Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. Dok: Istimewa.
Jakarta – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan komitmen Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk terus memperkuat pelayanan kesehatan berbasis komunitas guna memastikan masyarakat terdampak bencana tetap memperoleh layanan kesehatan, meskipun akses dan infrastruktur belum sepenuhnya pulih.
Budi menekankan peran strategis puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat, terutama dalam kondisi pascabencana. Menurutnya, penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama menjadi kunci agar layanan kesehatan tetap berjalan tanpa harus membebani rumah sakit rujukan.
“Puskesmas sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat di rumah-rumah. Sehingga tidak perlu ke rumah sakit,” ujar Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (25/12/2025).
Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menyelesaikan tahap revitalisasi rumah sakit di sejumlah wilayah terdampak bencana. Selanjutnya, fokus diarahkan pada penguatan puskesmas agar layanan promotif dan preventif tetap optimal di tengah keterbatasan sarana dan prasarana.
“Sekarang kami mulai merevitalisasi sekitar 800 puskesmas di tiga provinsi. Dengan layanan kesehatan yang lebih dekat dengan masyarakat, kami berharap risiko keterlambatan penanganan penyakit dapat ditekan,” kata Budi.
Menkes menilai pendekatan kesehatan berbasis komunitas ini merupakan bagian penting dari strategi pemulihan kesehatan jangka menengah pemerintah, khususnya bagi masyarakat di wilayah terdampak bencana seperti Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.
“Kami ingin layanan kesehatan berada sedekat mungkin dengan masyarakat. Supaya penyakit bisa ditangani lebih cepat dan rumah sakit rujukan tidak semakin terbebani pascabencana,” tuturnya.
Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga terus mempercepat upaya pemulihan di sektor hunian. BNPB menargetkan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana di Kabupaten Agam rampung sebelum anak-anak kembali masuk sekolah pada 5 Januari 2026.
Ketua Harian Unsur Pengarah BNPB Ari Lesmana mengatakan pembangunan huntara ditargetkan selesai sebelum akhir Desember agar sekolah yang selama ini digunakan sebagai lokasi pengungsian dapat kembali difungsikan.
“Target kami sebelum 30 Desember pembangunan utama selesai, dilanjutkan serah terima kunci kepada warga. Sehingga sekolah bisa kembali digunakan pada 5 Januari,” ujar Ari.
Dengan sinergi lintas sektor tersebut, pemerintah berharap pemulihan layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah terdampak bencana dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.
