Dok: Istimewa.
Jakarta – Melki Laka Lena dibuat geram setelah ribuan aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak menghadiri apel bersama, Senin (23/2/2026). Dalam apel perdananya sebagai Gubernur NTT, Melki mendapati sekitar 2.000 ASN tidak hadir tanpa keterangan yang jelas.
“Baru pertama kali ini saya pimpin apel dan kurang lebih 2.000-an ASN yang tidak hadir. Tidak boleh dibiarkan yang seperti ini. Peringatan dan aturan harus tegas kita tegakkan,” tegas Melki di hadapan peserta apel.
Dari total 5.885 ASN Pemprov NTT, hanya sekitar 3.790 orang yang hadir. Apel tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma dan Pelaksana Harian Sekda NTT, Rita Wuisan.
Berdasarkan data sementara, 24 ASN diketahui sedang tugas belajar, 32 orang cuti, 3 orang diperbantukan, 54 orang sakit, 64 orang izin, serta 4 orang dalam masa persiapan pensiun. Namun, sebanyak 1.914 ASN tercatat tidak hadir tanpa keterangan.
Melki langsung meminta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Inspektur, untuk melakukan pengecekan menyeluruh terhadap daftar kehadiran. Ia menegaskan, ketidaktegasan terhadap ASN yang malas atau hanya sekadar absen lalu pulang dapat menjadi “virus” yang merusak etos kerja birokrasi.
“Tolong dicek teliti, laporkan ke kami, agar bisa jadi pertimbangan bagi kami membayarkan TPP. Karena TPP itu dibayarkan bagi ASN yang berkinerja baik dan berdampak,” ujarnya.
Mantan anggota DPR RI itu menekankan bahwa disiplin bukan sekadar soal kepatuhan terhadap jam kerja atau aturan administrasi. Menurutnya, disiplin merupakan cerminan tanggung jawab, integritas, dan komitmen sebagai pelayan masyarakat.
Melki juga mengingatkan bahwa ekspektasi publik terhadap kinerja pemerintah sangat tinggi, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Meski ia dan Wakil Gubernur Johni Asadoma mendapatkan tingkat kepuasan publik yang baik, tantangan pelayanan dan pembenahan birokrasi tetap harus dijawab dengan kerja nyata dan inovasi.
“Satu tahun perjalanan Melki-Johni tentu ada pro dan kontra, apalagi di media sosial. Namun kami bersyukur dan optimis, di tengah keterbatasan ini kita masih dipercaya untuk memberikan solusi dan membereskan berbagai persoalan di NTT,” kata Melki.
Selain soal disiplin ASN, Gubernur juga menyoroti pentingnya data akurat dalam menangani persoalan kemiskinan dan isu krusial lainnya di NTT. Ia mendorong keterlibatan RT/RW, aparatur desa dan kelurahan, tenaga kesehatan, hingga unsur TNI-Polri untuk memastikan validasi data berjalan tepat.
Melki bahkan menegaskan akan menindak tegas pihak-pihak yang bermain-main dengan data masyarakat miskin.
“Yang bermain-main dengan data orang miskin akan kita beri tindakan tegas dan proses sesuai hukum yang berlaku. Karena yang kita urus itu orang miskin, bukan orang yang ‘bermental miskin’,” tegasnya.
Dengan sikap tegas tersebut, Melki Laka Lena ingin memastikan birokrasi Pemprov NTT bergerak lebih disiplin, profesional, dan benar-benar berorientasi pada pelayanan masyarakat.
